Komisi Pendidikan menilai masih perlu proses panjang meningkatkan kualitas dan eksistensi keberadaan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang diakui dan memiliki kualitas.

Demikian  dikatakan Ketua Rombongan Komisi X DPR Agus Hermanto saat kunjungannya ke SMAN 5, SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 9 Surabaya Selasa (6/11) siang.

Komisi yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemuda dan Olahraga, dan Perpustakaan tersebut sengaja memilih Surabaya sebagai fokus kajian bidang pendidikan. Alasannya untuk melihat program RSBI yang ada di Surabaya. selain itu diakui RSBI dinilai menjadi barometer sekolah di Jawa Timur.

Agus Hermanto menambahkan, tujuan  RSBI sudah tepat yakni mendorong siswa terbaik di Indonesia agar bersekolah di dalam negeri tidak keluar negeri. pada kesempatan itu, Agus menyatakan bahwa RSBI dimungkinkan mengutip dana dari masyarakat atau siswa namun itu harus seizin ninas pendidikan setempat.

Dia juga memuji program pendidikan di Surabaya yang telah menerapkan standar Wajib belajar 12 tahun.  "Surabaya berani mendahului tingkat nasional dengan lebih awal menjalankan wajib belajar 12 tahun, itu luar biasa ungkapnya,"katanya. Bahkan, dia sempat kaget saat mengetahui bawa RSBI di Surabaya digratiskan juga.

Sementara anggota DPR yang lain Deddy Suwandi Gumelar atau  yang akrab disebut Mi'ing Mengatakan, keberadaan RSBI secara umum perlu dikaji kembali. Program RSBI di Surabaya sudah berlangsung 6 tahun namun, belum ada yang berhasil menaikan status menjadi sekolah yang berstandar internasional (SBI).

Menurutnya hal itu  terjadi di seluruh RSBI di Indonesia, bahkan, lanjutnya, keberadaan RSBI tidak sesuai dengan UU No. 20/2003 yang tidak menyebutkan secara spesifik RSBI hanya menyebutkan sekolah unggulan saja. "Sekolah unggulan untuk mencetak siswa unggul (berprestasi) tidak berarti distandarkan internasional. Itu salah kaprah,"Ujar Dedi.

Dedi mengakui, bahwa evaluasi yang dilakukan Komisi X DPR belum menunjukan hasil yang nyata atas keberadaan RSBI. "Saat ini yang ada hanyalah sekolah berbiaya tinggi,"jelas Dedi.

Dedi Suwandi Gumelar menginginkan, RSBI yang tidak memenuhi kualifikasi dipertimbangkan untuk beralih status. "Jika tidak memenuhi kualifikasi sekolah tersebut harus kembali berstatus sekolah reguler saja,"tandas Dedi.    

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur Harun yang ikut mendampingi rombongan Komisi X DPR menyatakan masih mendukung keberadaannya RSBI. "lebih baik dan lebih tepat RSBI dilanjutkan saja. Tidak ada alasan kalau tiba-tiba program itu dibatalkan. Yang paling penting, kami perlu mendukung dan memfasilitasi," jelas Harun. (Spy).